Didi Demokrat: Tak Ada Alasan Hadang Program Jokowi-JK
"Apabila program-program yang bagus dihadang, maka rakyat dirugikan. Mendukung program-program bagus berarti melanjutka apa yang sudah dicapai Presiden SBY," ujar Didi, Sabtu (4/10/2014).
Meski DPR dikuasai fraksi parpol Koalisi Merah Putih,namun tak patut bila kekuatan mayoritas tersebut digunakan untuk menjegal pemerintahan baru. "Walaupun mayoritas bukan berada pada kubu Jokowi-JK, tidaklah boleh berpikiran asal Jokowi-JK maka harus dihadang atau dianggap buruk," sambungnya.
Bagi Didi, politik menjegal lawan hanya mengedepankan kepentingan sesaat. Ini juga bertentangan dengan demokrasi. "Dengan kata lain tidak pro pada kepentingan rakyat," tegas dia.
Tapi kontrol terhadap pemerintahan Jokowi-JK harus tetap dilakukan. Bila ditemukan penyimpangan, parlemen wajib memberi peringatan.
"Sebagai contoh apabila Jokowi-JK mengabaikan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, maka kita semua wajib menegur, mengingatkan dan mengkritisinya. Juga apabila ada program-program pemerintah yang pro rakyat tidak dijalankan dengan baik, bahkan hanya sekedar pencitraan atau lips service maka kita semua harus menegur Jokowi-JK," tutur Didi.
"Sebagai contoh apabila Jokowi-JK mengabaikan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, maka kita semua wajib menegur, mengingatkan dan mengkritisinya. Juga apabila ada program-program pemerintah yang pro rakyat tidak dijalankan dengan baik, bahkan hanya sekedar pencitraan atau lips service maka kita semua harus menegur Jokowi-JK," tutur Didi.
Sumber :Klik disi
Opini :
Menurutku tidak setuju karena, DPR harusnya medukung program Jokowi-JK yang pro rakyat.Apabila program-program yang bagus dihadang maka rakyat sangat dirugikan.walaupun DPR dikuasai oleh koalisi Merah Putih, namun tidak boleh menjegal pemerintahan baru yang di pimpin oleh Jokowi-JK.
Politik menjegal lawan hanya untuk kepentingan sesaat.hal ini juga bertentangan dengan demokrasi.Tetapi kontrol terhadap pemerintahan Jokowi-JK harus tetap dilakukan.bila ada penyimpangan-penyimpangan, parlemen wajib memberi peringatan.
DPR seharusnya juga tidak boleh melakukan politik menjegal lawan.Jika hal tersebut di lakukan maka bangsa Indonesia sulit untuk dipersatukan.Pemimpin juga tidak boleh hanya menucap janji saja tetapi mereka harus melaksanakan apa yang telah mereka buat dan menentang yang salah.Jka hal tersebut terjadi kita harus menegur yang mereka.
